Pengabdian Sang Public Servant

Pegawai Negeri Sipil atau PNS, menjadi PNS mungkin masih menjadi impian sebagian orang, atau bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia. PNS adalah pekerja pemerintah yang pembiayaannya dibebankan kepada APBN untuk PNS tingkat pusat dan APBD untuk PNS di tingkat daerah. Meski begitu, pembiayaan PNS daerah sebetulnya tetap dari APBN melalui mekanisme Dana Alokasi Umum.

Perhitungan DAU didasarkan pada kebutuhan gaji pegawai di daerah, oleh karena itu terkadang itu menjadi semacam senjata bagi Pemda untuk mendapatkan DAU lebih besar dengan melakukan rekrutasi PNS secara masif. Dalam jangka panjang tentu saja biaya gaji pegawai tersebut akan memberatkan dan membuat postur APBN menjadi defisit, sebagai alternatif pembiayaan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan “mencari uang” baik itu melalui pinjaman luar negeri ataupun penjualan surat utang di dalam negeri.

Menilik efektifitas keberadaan PNS di daerah, banyak kontroversi tentang kinerja mereka. Banyak pihak yang merasa kalau kinerja mereka jauh dari yang diharapkan. Pelayanan publik di daerah terkesan lambat, birokratis, berbelit-belit, kurang akomodatif dan tidak professional.

Hal ini yang menyebabkan lunturnya kepercayaan publik terhadap PNS selaku pelayan publik. Sesungguhnya, apa yang menjadi penyebab kondisi seperti itu? Mungkin manajemen PNS itu sendiri jawabnya. Manajemen PNS yang lemah dimulai dari proses rekrutasi, perencanaan sampai dengan pemberhentian.

Korupsi, kolusi dan nepotisme secara terstruktur merambah semua daerah di Indonesia, lemahnya pengawasan, tidak berjalannya law-enforcement dituding menjadi penyebab carut marutnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah ini. Pemberian berbagai tunjangan, remunerasi seakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan kualitas PNS.

Di bulan ini, Juli 2012, keran penerimaan CPNS kembali dibuka setelah adanya moratorium penerimaan PNS. Beberapa kementerian dan lembaga telah mulai membuka proses penerimaan CPNS. Babak baru penerimaan CPNS telah dimulai, apakah iklim birokratis dan kecurangan dalam proses penerimaan CPNS tersebut sudah hilang? Atau mungkin masih sarat KKN? Sumber daya manusia untuk mengisi pos-pos di pemerintahan sudah semestinya disaring secara ketat, agar diperoleh insan-insan yang memiliki kualifikasi baik untuk melaksanakan pelayanan publik ataupun menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

Apakah mereka memang sudah pantas dibayar oleh pajak masyarakat? Apakah mereka sebagai pelayan masyarakat telah menjalankan peran sebagaimana mestinya? Anda lah yang bisa menjawabnya.

Source:

http://kom.ps/ABsaVE

Via @Kompasiana

by Iman Abidin

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: